GenPI.co - Direktur Indo Barometer Muhammad Qodari blak-blakan mengusulkan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 untuk menghilangkan politik identitas yang menurutnya sudah parah.
Hal tersebut diungkapkan M Qodari dalam diskusi yang tayang di kanal YouTube Integrity Law Firm, Jumat (17/9).
"Ini akan melahirkan pasangan tunggal Jokowi-Prabowo di mana kemudian akan berhadapan dengan kotak kosong dan otomatis kalau berhadapan dengan kotak kosong tensi politik akan turun," tegas M Qodari.
"Singkatnya ini adalah mekanisme rem darurat buat saya, agar jin-jin politik identitas dimasukkan kembali ke dalam botol, kita punya waktu lagi 5 tahun ke depan memasukkan jin ke dalam botol dan pada gilirannya nanti kita menuju situasi kondisi yang lebih baik," sambungnya.
M Qodari membeberkan, bahwa usulan tersebut dia sampaikan karena menurutnya persoalan politik identitas harus diantisipasi dari saat ini.
Dalam diskusi tersebut juga dihadiri oleh Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun.
Merespons usulan M Qodari tentang 3 periode Jokowi dengan memasangkan Jokowi-Prabowo, Refly Harun tegas tidak setuju.
"Qodari tadi mengatakan soal identifikasi masalah. Jadi terjadi perpecahan dipolarisasi di masyarakat Indonesia. Tetapi yang membedakan adalah kalau tadi Qodari solusinya adalah menyatukan Jokowi-Prabowo dengan konsekuensi berarti Jokowi 3 periode," jelas Refly Harun.
"Maka saya mengatakan bukan itu, yaitu menghilangkan presidential threshold, karena threshold inilah yang menurut saya menjadi pangkal masalah," lanjutnya.
Pakar Hukum itu membeberkan, bahwa usulan tersebut tidak tepat karena menurutnya presidential threshold atau ambang batas parlemen yang menjadi sumber masalah dalam Pemilu.
Sementara itu, Refly mengatakan saat ini ada 2 isu besar terkait Pemilu 2024, yaitu perpanjangan masa jabatan presiden maupun wacana presiden 3 periode.
"Saya melihat perpanjangan masa jabatan ini yang barang kali akan jauh lebih bisa diperjuangkan. Kenapa begitu karena kalau 3 periode itu jalannya masih berliku," beber Refly Harun.
Menurut Refly Harun, karena masih mengandaikan akan ada pemilihan presiden dan wakil presiden di mana Jokowi akan dipasangkan dengan Prabowo, lalu diharapkan semua partai politik akan diborong dan akan melawan kotak kosong.
"Itu ide dari Qodari luar biasa bagi demokrasi kita. Jadi melawan kotak kosong sehingga pasti yang menang adalah Jokowi-Prabowo," ujar Refly Harun.
Selain itu, Refly Harun juga mengaku mencium adanya skenario busuk yaitu "Pilpres pura-pura" yang akan mencalonkan calon yang sudah direncanakan.
Sehingga, jika ada salah satu calon yang menang, pemenangnya tetap saja.
Oleh sebab itu, Refly Harun menilai kunci yang harus dilakukan adalah dengan mengajukan uji materi ke MK tentang presidential threshold atau ambang batas perolehan kursi di parlemen.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News