KKB Makin Ngaco, Ancam Hancurkan Fasilitas Publik

GenPI.co - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua makin ngaco. Setelah serang nakes, guru dan Puskesmas di Papua, KKB kembali mengancam menghancurkan seluruh fasilitas publik. 

KKB mengancam akan menghancurkan semua fasilitas publik yang dibangun oleh pemerintah Indonesia.

Juru Birara TPNPB-OPM, Sebby Sambom menegaskan mereka menyerang fasilitas kesehatan karena ada nakes yang menjadi agen TNI.

BACA JUGA:  Harits Abu Ulya: Pak Jokowi Perlu Lebih Serius Hadapi KKB

Soal penyerangan, Sebby menyebut OPM sudah mengingatkan kepada warga pendatang agar meninggalkan lokasi perang.

Namun, para pendatang mengabaikan seruan itu. Kini, OPM mengancam akan menyerang siapa saja, termasuk warga sipil.

BACA JUGA:  Ultimatum dari Kompleks Istana untuk KKB Papua, Isinya Keras!

“Sebelumnya kami sudah umumkan bahwa orang imigran Indonesia harus tinggalkan wilayah perang, termasuk Pegunungan Bintang,” tegas Sebby.

Sebby mengatakan, warga pendatang yang tidak bersedia meninggalkan lokasi perang akan menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia.

BACA JUGA:  Tembakan Menggema di Distrik Kiwirok, Orang Penting KKB Tewas

"Oleh Karena itu, jikalau orang imigran Indonesia jadi korban maka itu nyawa mereka tanggungjawab pemerintah kolonial Indonesia," tambahnya.

KKB yang mengaku sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) menyatakan bertanggung jawab.

Utamanya atas penyerangan nakes dan guru serta fasilitas publik di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada 13-14 September 2021.

TPNPB mengklaim aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah Indonesia.

“Semua fasilitas itu biasa dipakai boleh militer. Dan 2 orang (nakes) yang kerja di wilayah itu pun agen TNI Polri,” kata Sebby Sambom dalam keterangannya, dikutip dari akun TheTpnpb OpmNews, Sabtu (18/9).

Soal perawat Gabriela Meilani yang meninggal di jurang Kiwirok, Sebby Sambom menyebut hal itu bukan karena diserang KKB.

Sebby meminta Komisi HAM PBB turun tangan menyelidiki kronologi meninggalnya perawat Gabriela Meilani di jurang.

“Itu mungkin kecelakaan. Oleh karena itu, tim independen yaitu Komisi HAM PBB harus ke West Papua untuk investigasi. Tim investigasi Indonesi diragukan,” ucapnya.

Ia meminta pemerintah Indonesia tidak membatasi tim Komisi HAM PBB datang ke Papua untuk melakukan investigasi.

Menurutnya, konflik di Papua merupakan perang Pembebasan Nasional Bangsa Papua untuk menuntut hak politik penentuan nasib sendiri, yakni merdeka dari Indonesia.

“Semua fasilitas itu program pemerintah kolonial Indonesia maka TPNPB OPM akan hancurkan semuanya di seluruh tanah Papua,” tegasnya. (*)