GenPI.co - Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Hendra Setyawan mendorong pemerintah dan penyelenggara pemilu bisa menciptakan fair election pada Pemilu 2024.
Untuk mewujudkan itu, langkah pertama yang perlu diperhatikan ialah soal jadwal pelaksanaan pemilu yang wajib sesuai konstitusi, yakni dilaksanakan April 2024.
"Kalau dari simulasi KPU misalnya, itu Februari. Berarti Januari sudah mulai pendaftaran parpol. Padahal, tahapannya membutuhkan waktu yang panjang," kata Hendra kepada GenPI.co, Senin (20/9/2021).
Partai yang kini sudah ada di parlemen mungkin akan diuntungkan, karena prosesnya hanya verifikasi administrasi.
Akan tetapi, lain hal dengan partai non-parlemen yang harus menghadapi dua proses, verifikasi administrasi dan faktual.
"Kalau verifikasi faktual, itu ada kepengurusannya sekian daerah, kantor, anggota per daerah, macam-macam. Itu jelas bukan kerja-kerja pendek," katanya.
Oleh karena itu, satu hari saja bagi mereka itu sangat berarti untuk memenuhi syarat itu.
Jika dimajukan dari yang diamanatkan konstitusi, tentu akan mengurangi hak mereka.
"Akan tetapi, jika ditetapkan April, sama semuanya. Kalau Februari? Waduh, untuk verifikasi faktual enggak sesederhana yang dikira," katanya.
Sigma pun mendorong pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk menciptakan fair election.
Semua peserta pemilu wajib mendapatkan kesempatan yang sama.
Sebelumnya, KPU telah membuat simulasi dengan jadwal Pemilu 2024 dilakukan pada Februari.
Namun, belakangan Mendagri Tito Karnavian mengusulkan April atau Mei.
Hendra lantas menyebut bahwa pelaksanaan pemilu wajib sesuai konstitusi yang telah diamanatkan di Pasal 22 E Ayat 1, yakni lima tahun sekali.
"Dalam artian 12 bulan dikali 5. Kalau periode lalu dilaksanakan April tanggal 9, pada 2024 juga dilaksanakan April," katanya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News