GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang memberikan tanggapan terkait Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menilai anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 T terlalu tinggi.
Penilaian Tito itu berdasarkan anggaran dua pemilu terakhir. Pemilu 2014 menghabiskan Rp 16,186 T, sedangkan Pemilu 2019 menggunakan anggaran Rp27,49 T.
Menurut Ngorang, penilaian Tito itu sangat wajar. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bisa menjelaskan bagaimana rincian anggaran tersebut.
“Ini, kan, pemilu serentak. Apakah uang itu gabungan semua pemilu atau hanya satu pemilu saja itu harus dijelaskan KPU,” ujarnya kepada GenPI.co, Sabtu (18/9).
Tak hanya itu, Ngorang menilai bahwa pemilu serentak seharusnya dapat mengurangi anggaran.
“Logikanya, kalau dilakukan serentak seharusnya berkurang. Kenapa bisa membengkak?” ungkapnya.
Ngorang mengatakan bahwa efisiensi anggaran harus benar-benar diperhatikan oleh KPU.
“Kalau memang bisa dikurangi, kenapa tidak? Oleh karena itu, perlu ada komunikasi terkait anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024,” katanya.
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu memaparkan bahwa KPU tak boleh hanya menyampaikan anggaran.
“Sama seperti kita, Tito itu melihat angka ujungnya saja, wajar kalau terlihat besar, apalagi kalau dibandingkan dengan pemilu sebelumnya,” paparnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News