GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih punya taji, meski tanpa 56 pegawai yang tidak lolos karena Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Bahkan, Adib optimistis penanganan kasus korupsi di Indonesia malah semakin membaik ke depannya, hal itu dibuktikan setelah lembaga antirasuah tersebut melakukan OTT beruntun.
"Ada Bupati, walikota, dan lain sebagainya. Jadi parameternya apa? Kalau yang baru ini bisa lakukan penangkapan koruptor berarti tidak ada kemunduran kan?" ujar dia kepada GenPI.co, Rabu (22/9/2021).
Menurut Adib, polemik TWK yang semakin liar menyebabkan masalah, justru hal itu membuat KPK tidak fokus dalam bekerja.
"KPK fokus pada kasus dugaan korupsi yang melibatkan Covid-19. Banyak dugaan korupsi atau orang-orang yang berdansa di atas pendemi ini," katanya.
Tidak hanya itu, dia juga menyingung bahwa banyak pejabat yang enak-enakan sedangkan rakyatnya sengsara.
"Buang jauh-jauh polemik KPK, segera turun tangan urusi kasus korupsi yang banyak ini. KPK harus steril dari kepentngan-kepentingan politik, itu sudah jelas," jelas dia.
Dirinya khawatir polemik TWK berkepanjagan akan menimbulkan prasangka langkah-langkah politik.
"Yang penting bebas dari kepentingan politik. Lagi pula, tetap banyak penangkapwan walaupun 56 pegawai itu tidak bekerja kan? Sebaiknya TWK itu urusan KPK saja, Jokowi tak perlu ikut. Jadi, ini kan ibarat orang lagi ngetes orang di sebuah perusahaan, masa iya direktur utamanya harus tau? Ya biar saja, cukup hrd saja, mentok-mentok manajer, kan gitu," tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News