GenPI.co - Jokowi disebut sudah jadi bos Gedung Merah Putih KPK. Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti langsung bersuara lantang.
Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan figur sentral. Utamanya di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia menilai, presiden tidak bisa lepas tanggungjawab terhadap 56 pegawai KPK yang akan diberhentikan per 30 September karena tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
“Pengubahan UU KPK itu menjadikan presiden sebagai atasan lembaga antirasuah. Mestinya, presiden lah yang ambil alih kasus peralihan ini,” ujarnya kepada GenPI.co, Kamis (23/9).
Setelah jadi bos seluruh isi bangunan Gedung Merah Putih, presiden disebut juga ikut terlibat dalam kisruh dan proses pemecatan tersebut.
“Presiden pula yang harusnya memastikan bahwa rekomendasi baik dari Komnas HAM maupun Komisi Ombusmand dilaksanakan oleh bawahannya,” katanya.
Ray lantas menyentil Firli Bahuri Cs. Sebab, dirinya menilai pimpinan KPK tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas yang diberikan presiden.
“Mestinya presiden menegur atau bahkan memberi sanksi kepada mereka. Bukan mengeluhkan bahwa semua hal dikembalikan kepada presiden!” tegasnya.
Menurut Ray, presiden seharusnya mengembalikan format KPK menjadi independen kembali jika dirinya kerap kali berkeluh kesah atas kejadian tersebut,
“Selain itu, rekomendasi Komnas HAM dan Komisi Ombudsman itu adalah keputusan negara. Sudah semestinya rekomendasi itu dilaksanakan oleh presiden,” katanya.
Dirinya juga mengatakan bahwa presiden tidak dapat melempar segala persoalan terkait pemecatan tersebut ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
“Sebab, jelas dan terang rekomendasi dua lembaga negara itu ditujukan kepada presiden,” tandasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News