GenPI.co - Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, saat ini masih marak perdagangan manusia.
Menurutnya, dalam memberantas mafia penempatan ilegal pekerja migran dibutuhkan kerja sama semua pihak termasuk kementerian dan lembaga.
Oleh karena itu, BP2MI meminta arahan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan kejahatan perdagangan orang yang sampai hari ini masih terus terjadi.
"Keterlibatan peran kementerian dan lembaga menjadi kewenangan dari Menko Polhukam, sehingga kami mohon arahan dan petunjuk dan alhamdulillah direspons dengan baik," kata Benny di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/9).
Menurut Benny, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT TPPO).
Dalam perubahan tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD terlibat sebagai ketua II GT TPPO.
Benny pun berharap sinergi yang akan dilakukan bersama Menko Polhukam menghasilkan kerja bersama serta menghadirkan negara bagi pekerja migran Indonesia.
"Kita menyebut mereka adalah pahlawan devisa, mereka penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara ini," katanya.
Melalui sinergi tersebut, pihaknya ingin membuktikan bahwa perintah presiden untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut hingga ujung kaki benar-benar bisa diwujudkan.
Mendengar paparan BP2MI, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan akan segera menindaklanjuti, khususnya beberapa hal yang terkait dengan kewenangan koordinasi Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Mahfud menjelaskan, sejauh ini negara sudah responsif menyikapi berbagai problem, termasuk persoalan kejahatan perdagangan manusia.
"Negara ini sudah responsif betul, setiap ada masalah kami selalu merespons dengan aturan," kata Mahfud MD. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News