GenPI.co - Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai bahwa Advokat Yusril Ihza Mahendra lebih baik menjadi akademisi dibandingkan harus ikut campur dalam polemik partai berlambang mercy itu.
Menurut Rachland, Yusril bisa memilih untuk menjadi profesor tata negara yang berjuang tanpa pamrih untuk dunia akademis.
Misalnya, mendorong legislative review terhadap UU Partai Politik.
“Itu bisa mendorong agar ‘kekosongan hukum’ bisa dibahas oleh para legislator dan hasilnya akan berdampak pada semua partai,” ujarnya dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada GenPI.co, Jumat (24/9).
Rachland menyayangkan Yusril yang menyoal AD/ART Partai Demokrat, padahal berisi sama persis dengan miliki partai politik anggota koalisi pemerintah.
“Ada partai politik koalisi pemerintah yang bahkan memiliki struktur Majelis Tinggi yang punya kekuasaan lebih besar, yaitu berwenang membatalkan semua keputusan Dewan Pengurus,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Rachland mempertanyakan mengapa hanya Partai Demokrat yang dipermasalahkan.
“Ini karena Yusril memang memihak Moeldoko dan mendapat keuntungan dari praktik politik hina tersebut,” tuturnya.
Menurutnya, sebagai advokat, Yusril sebenarnya bisa menolak menjadi kuasa hukum pihak Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tanpa membuat hangus uang sang jenderal.
“Moeldoko bukan orang miskin, duitnya mampu membeli jasa advokat lain,” paparnya.
Lebih lanjut, Rachland menegaskan bahwa klaim netralitas Yusril adalah tabir asap yang sia-sia menutupi keberpihakan politikus PBB itu kepada Moeldoko.
“Alih-alih kampiun demokrasi, Yusril dalam kasus ini justru adalah kuku-kuku tajam dari praktik politik yang menindas,” katanya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News