GenPI.co - Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi angkat suara soal isu kepala daerah bisa dari Anggota TNI atau Polri.
Khairul mengatakan wacana tersebut masih sangat sulit dipahami masyarakat lantaran tidak mudah menebak apa targetnya.
"Bagaimana pun publik masih sulit untuk yakin pelibatan TNI dan Polri ini selalu didasarkan niat baik rezim yang berkuasa. Ini menjadi masalah," beber Khairul kepada GenPI.co, Minggu (26/9).
Dia menjelaskan keadaan itu diperparah karena tidak ada regulasi yang jelas tentang aturan tersebut.
Sebab, kata dia, tidak ada Undang-Undang (UU) yang pasti tentang kedua lembaga itu bisa menjadi kepala daerah.
"Tak ada regulasi yang mengatur pelibatan itu secara ketat dan tegas. Rezim sebaik apa pun, usianya paling banter sepuluh tahun. Sementara UU yang mengatur TNI berusia 14 tahun dan Polri bahkan 16 tahun," jelasnya.
Oleh karena itu, Khairul kembali mempertanyakan motif dari wacana tersebut.
Menurutnya, keadaan politik akan makin panas bila pelibatan kedua lembaga itu tidak diatur dengan jelas.
"Jadi, kita bukan mempertanyakan netralitas, melainkan justru motif pelibatan mereka. Benarkah sangat dibutuhkan atau sangat urgen?" kata dia.
Sementara itu, Khairul menyoroti netralitas kedua lembaga tersebut yang dinilai masih berada dalam ketentuan lama.
Soal netralitas, kata dia, pemerintah seharusnya bisa mempertegas aturan tersebut agar tidak disalahartikan masyarakat.
"Netralitas itu sesuatu yang indah dikatakan, tetapi bisa buruk realitasnya. Netralitas pun tak perlu dipertanyakan, tetapi perlu dibuatkan aturan dan ditegakkan," imbuhnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News