GenPI.co - Koordinator Indonesia Corruption Research (ICR) Telkom University Catur Nugroho menyoroti polemik yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Catur menilai KPK sebenarnya bisa lebih mengembangkan pendidikan tentang antikorupsi kepada masyarakat.
"KPK harus lebih memasifkan pendidikan antikorupsi dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi," ungkap Catur kepada GenPI.co, Rabu (29/9).
Catur menjelaskan penguatan KPK bisa dikerjakan untuk menyasar masyarakat yang belum paham tentang masalah korupsi.
Oleh karena itu, dia menyarankan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bisa ikut mendukung langkah KPK.
"Melalui Kemendikbudristek, pemerintah bisa mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan pelajaran terkait etika moral dan kejujuran," jelasnya.
Menurut dia, kondisi itu bisa menjadi dasar bagi tindakan dan perilaku antikorupsi di masyarakat.
Sementa itu, Catur meminta Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan polemik di KPK.
Sebab, kata dia, pemerintah bersama KPK bisa memperkuat pemahaman masyarakat tentang bahaya perilaku koruptif.
"Pendidikan itu bisa menjadi dasar bagi tindakan dan perilaku antikorupsi. Jadi, Presiden Jokowi harus lebih berani menyikapi masalah di KPK," kata dia.
Dengan demikian, Catur merasa Presiden Jokowi harus lebih berani mengambil sikap dalam penguatan KPK.
"Sekali lagi, Presiden Jokowi harus berani menjadi pemimpin di garda terdepan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia," tambahnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News