Zaki Mubarak: Jangan Menggoda TNI untuk Berpolitik

GenPI.co - Pengamat politik Zaki Mubarak tak setuju jika pelaksana tugas daerah diisi dengan anggota TNI dan Polri aktif.

Sebab, untuk mengisi kekosongan 271 pimpinan daerah definitif pada 2022 dan 2023, muncul wacana agar diisi Plt dari TNI dan Polri.

Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menyebut tak ingin adanya dwifungsi TNI dan Polri.

BACA JUGA:  Muncul Wacana Plt Daerah Diisi TNI dan Polri, Asalkan

"Jangan menggoda TNI untuk kembali berpolitik," ujar Zaki kepada GenPI.co pada Sabtu (2/10).

Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan potensi hadirnya dwifungsi TNI-Polri dalam wacana penunjukan sebagai plt kepala daerah pada 2022 dan 2023.

BACA JUGA:  Pengamat: TNI-Polri Hanya Boleh Mengisi Plt Daerah, Ini Alasannya

Sebab, kata Zaki, hal itu akan merusak dan membuat mundur reformasi demokrasi. Selain itu, Zaki juga menegaskan perlunya komitmen bersama.

"Tentunya bersama seluruh pengambilan kebijakan untuk menjaga demokrasi tetap berjalan lurus," tegasnya.

Dia juga menegaskan agar TNI dan Polri aktif tetap berada di jalurnya.

Dirinya juga merujuk dengan mekanisme penunjukan pelaksana jabatan kepala daerah yang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 201, bahwa pejabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). (*)