GenPI.co - Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Erik Kurniawan mengatakan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
Pertama, soal ada manajemen pemilu, termasuk terkait transisi pemerintahan terpilih.
“Dapatkan agenda politik bisa tuntas pada 2024, sehingga pemerintah terpilih bisa fokus realisasi program mulai 2025?” ujarnya dalam diskusi “Utak-Atik Jadwal Pemilu 2024 Demi Apa?”, Senin (4/10).
Erik mengatakan bahwa definisi keserentakan yang ada saat ini harus mendefinisikan modelnya.
“Model keserentakan untuk Pemilu 2024 memang kurang ideal, padahal ruang itu harus dioptimalkan dari sekarang hingga usai 2024,” katanya.
Kedua, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu harus diperhatikan dengan serius.
“Sebab, penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi masih harus menjadi prioritas utama saat ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Erik menilai bahwa perlu sebuah aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu serentak.
“Perlu aturan, entah itu undang-undang, perpu, atau PP. Selain itu, perlu dipikirkan dengan baik substansinya,” tuturnya.
Selain itu, Erik mengatakan bahwa keputusan KPU akan mempengaruhi masa transisi pemerintahan.
Jika pilpres dan pileg diselenggarakan pada 21 Februari 2024, butuh empat sampai delapan bulan untuk melakukan transisi.
“Sementara itu, jika pilpres dan pileg diselenggarakan pada 15 Mei, butuh 1,5 sampai empat bulan untuk melakukan transisi,” katanya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News