Ubedilah Badrun Soroti Ibu Risma yang Marah-marah, Ini Katanya

GenPI.co - Viralnya ibu Risma yang marah-marah di media sosial menuai sorotan dari salah satu pengamat politik Indonesia, Ubedilah Badrun.

Pengamat politik Ubedilah Badrun menyoroti sikap Menteri Sosial, Tri Rismaharini, yang marah-marah dalam rapat bersama pejabat Provinsi Gorontalo terkait bansos.

Menurut Ubedilah, ada kemungkinan kemarahan Risma tersebut ditafsirkan sebagai upaya pembelaan menghilangkan citra soal data kemensos.

BACA JUGA:  Menteri Risma Marah, Peneliti: Harus Ada Teguran dari Presiden

“Sebab, ternyata memang data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) ini bermasalah,” ujarnya kepada GenPI.co, Senin (4/10).

Menurut Ubedilah, ada sekitar 9 juta data yang dihapus yang terdiri data ganda sebanyak 2.584.495 jiwa, data meninggal 434.835 jiwa.

BACA JUGA:  Pengamat Minta Risma Tidak Marah-marah, Takut Kena Stroke

“Selain itu, data mutasi sebanyak 833.624 jiwa dan data tidak masuk DTKS dan tidak padan dengan data dukcapil 5.882.243 jiwa,” katanya.

Secara pekerjaan, menurut Ubedilah, Risma seharusnya menyikapi problem data tersebut tanpa memarahi pegawai secara berlebihan seperti yang dipertontonkan di media masa.

BACA JUGA:  Risma Marah, Pengamat Desak Segera Periksakan Kesehatan

“Sebab marah itu bisa sangat subyektif sementara pekerjaan sebagai kemensos itu area kepublikan yang mensyaratkan hal etik tertentu sebagai tokoh publik,” katanya.

Dirinya bahan menilai ada semacam pengabaian terhadap etika publik yang dilakukan oleh Risma.

Selain itu, Ubedilah juga mengatakan bahwa rasa marah merupakan ekspresi subyektif yang bersifat individual (karakteristik temperamental).

“Jadi marah itu bukan instrumen birokrasi apalagi sengaja dipublikasi atau dibiarkan dikonsumsi publik,” ujar Ubedilah.

Menurut Ubedilah, sikap Menteri Sosial Risma tidak profesional karena acap kali menyemprot bawahannya. Terlebih lagi, perilaku tersebut dilakukan di hadapan publik.

“Jadi ketika seorang Menteri memarahi anak buahnya dan disebarkan ke publik itu menunjukan perilaku elit birokrasi yang tidak memegang prinsip-prinsip birokrasi profesional,” katanya.

Bukan tanpa alasan, menurut Ubedilah, ada sebuah ikatan antara atasan dan bawahan yang menghubungkan satu sama lain dalam kerja profesional.

“Dalam perspektif politik pemerintahan hubungan antara kuasa birokrasi (menteri) dengan abdi birokrasi (pegawai) adalah hubungan profesional,” ujar Ubedilah.(*)