Mensos Risma Marah-Marah di Depan Publik, Pengamat Beber Motifnya

GenPI.co - Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKopi Kunto Adi Wibowo menyoroti sikap Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Mensos Risma marah-marah dalam rapat bersama pejabat Provinsi Gorontalo terkait bantuan sosial (bansos).

Menurut Kunto, sikap Mensos Risma bisa diartikan sebagai bentuk dari komunikasi politik, yakni populisme yang menempatkan politisi seperti rakyat yang memusuhi elite.

“Jadi kalau ada yang enggak bener, berarti itu salahnya elite. Di sini, Risma menempatkan dirinya bukan sebagai elite, akan tetapi sebagai pembela rakyat,” ujar Kunto Adi Wibowo kepada GenPI.co, Selasa (5/10).

BACA JUGA:  Pengamat Politik: Amarah Mensos Risma Demi Kebaikan Masyarakat

Tidak hanya itu, Kunto juga mengatakan bahwa sikap Mensos Risma yang merasa menjadi sesama rakyat ini juga pernah ditunjukkan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. 

“Ini persis sekali strategi populisme. Jadi, dengan marah-marah, dia ingin mewakili kemarahan rakayat kepada entah itu birokrasi, entah itu petugas, atau siapapun yang berada di atas rakyat sendiri,” katanya.

BACA JUGA:  Menteri Risma Marah, Peneliti: Harus Ada Teguran dari Presiden

Kunto juga menilai populisme memiliki cara yang sangat khas dan sangat mungkin akan diteruskan oleh beberapa orang yang sudah pernah melakukannya.

“Karena sudah menjadi playbook demi menunjukkan sama-sama rakyat dan membenci elite. Sayangnya, elite yang dihajar oleh Risma ini sebenarnya bukan elite beneran,” tuturnya.

BACA JUGA:  Gaya Komunikasi Marah-marah Bu Risma Bikin Publik Tidak Simpati

Di sisi lain, pengamat politik Ubedilah Badrun menilai sikap Risma merupakan ekspresi subyektif yang bersifat individual atau karakteristik temperamental.

“Jadi, sikap tersebut bukan instrumen birokrasi. Terlebih lagi disengaja ingin dipublikasi atau dibiarkan dikonsumsi publik,” ujar Ubedilah.

Menurut Ubedilah, sikap Mensos Risma tidak profesional karena acap kali menyemprot bawahannya.

Terlebih lagi, perilaku tersebut dilakukan di hadapan publik.

“Jadi ketika seorang Menteri memarahi anak buahnya dan disebarkan ke publik itu menunjukan perilaku elite birokrasi yang tidak memegang prinsip-prinsip birokrasi profesional,” katanya.

Bukan tanpa alasan, menurut Ubedilah, ada sebuah ikatan antara atasan dan bawahan yang menghubungkan satu sama lain dalam kerja profesional.

“Dalam perspektif politik pemerintahan hubungan antara kuasa birokrasi (menteri) dengan abdi birokrasi (pegawai) adalah hubungan profesional,” tandas Ubedilah. (*)