GenPI.co - Terpilihnya eks tim sukses Jokowi Ma’ruf menjadi ketua tim seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2022-2027 banyak menuai penolakan dari publik.
Pengamat politik digital Bambang Arianto, mengungkapkan terpilihnya Juri Ardiantoro yang merupakan eks anggota TKN Jokowi Ma’ruf telah mengesampingkan prasyarat independensi, profesionalisme dan akuntabilitas. Sehingga, sangat mustahil bisa netral dalam bekerja.
Padahal, menurut peneliti Institute for Digital Democracy (IDD) ini penentuan tim seleksi harus konsisten terhadap ketiga prasyarat utama tersebut.
Selain itu, sebelas nama yang ditetapkan Presiden Jokowi, sebagai tim seleksi KPU dan Bawaslu lebih banyak merupakan representasi dari ormas tertentu.
Sehingga kedepan potensi konflik kepentingan dengan para calon komisioner pasti ada.
"Artinya, bagaimana mungkin kita ingin membicarakan pemilu netral bila sejak pemilihan tim seleksi calon penyelenggara pemilu saja prasyarat independensi sudah dikesampingkan," terangnya dikutip GenPI.co, Kamis (14/10)
Bahkan, mirisnya lagi penentuan ini terkesan terburu-buru sehingga tidak lagi memberikan “masa sanggah” kepada masyarakat agar bisa memberikan masukan dan catatan terhadap anggota tim seleksi.
Padahal, masukan dari masyarakat terkait rekam jejak anggota tim seleksi itu sangat penting bagi terselenggaranya sebuah “proses” pemilu yang jujur, adil dan tentunya netral.
"Tidak ada cara lain, saat ini adalah mendorong publik, simpul masyarakat sipil kawal pemilu hingga warganet untuk mengawasi kinerja timsel dengan ekstra ketat," lanjutnya.
Sebab, yang harus diawasi adalah orang yang pernah terlibat dalam memberikan dukungan politik.
"Artinya, publik harus berani memberikan kritikan keras bila kedepan ditemukan proses seleksi yang tidak masuk akal," pungkasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News