Ganjar Pranowo Terganjal PDIP, Refly Harun: Terserah Megawati

GenPI.co - Ganjar Pranowo ditengarai tengah terganjal PDIP. Ahli hukum tata negara Refly Harun langsung menyebut semua terserah Megawati Soekarnoputri.

Bagi REfly, mekanisme PDIP kurang demokratis. Itu lantaran aspirasi kader yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak didengar.

Apalagi kader PDIP yang mendukung Ganjar kini disebut sebagai celeng. Mereka dituding bukan banteng seperti yang disuarakan Ketua DPP PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto.

BACA JUGA:  Konflik Internal PDIP, Pengamat: Sedang Menguji Ganjar dan Puan

Refly lantas menilai bahwa sosok Ganjar layak dan berpotensi sebagai capres. Kendati demikian, harapan tersebut terganjal oleh mekanisme partai untuk trah Bung Karno.

"Padahal, kalau mau melakukan konvensi partai, wih, keren sekali PDIP. Karena dia satu-satunya partai yang sudah punya bekal maju dalam mengajikan capres dan cawapres," ujar Refly kepada GenPI.co, Kamis (14/10).

BACA JUGA:  Banteng vs Celeng, Ganjar Pranowo Pilih yang Mana?

Sayangnya, menurut Refly, mekanisme pemilihan capres yang dilakukan PDIP kurang demokratis.

"Semuanya terserah Megawati. Padahal, kalau dikaitkan dengan konflik kepentingan, kita tahu Hubungan Megawati dan Puan itu ibu dan anak," katanya.

BACA JUGA:  Tanpa Restu PDIP, Ganjar Pranowo Sudah Punya Modal Kuat

Tentunya, menurut Refly, kurang elok jika Megawati menunjuk anaknya sendiri.

Kendati demikian, dirinya menilai bahwa PDIP memang belum punya pengalaman dalam suksesi demokratis.

"Khususnya untuk memberikan tongkat estafet, apakah harus trah Bung Karno ataukah boleh orang lain? Praktik politiknya kita tidak tahu kedepan," ujar Refly.

Yang lebih aneh lagi, menurut Refly, bangsa ini serasa hanya dikontrol oleh satu sosok saja yakni Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

“Masa iya nasib bangsa ini hanya ditentukan oleh satu orang saja? Bayangkan? Hanya Megawati yang berhak menunjuk siapa yang berhak jadi calon presiden, kan kacau,” katanya.

Dirinya lantas mengkritisi mekanisme PDIP yang tidak demokratis. Padahal, menurutnya masyarakat Indonesia menginginkan calon pemimpin yang berasal dari mekanisme tersebut.

“Harusnya kan mekanisme partai ini lebih demokratis, tapi kan saya bukan kader PDIP. Walaupun begitu, saya sebagai rakyat Indonesia ingin mekanisme demokratis saat menentukan calon pemimpin,” tandasnya. (*)