GenPI.co - Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Rironga khawatir jika pejabat publik atau menteri akan melakukan politik gentong babi yang dikombinasikan dengan dana sponsor.
Sebab, menurutnya mereka memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi masyarakat dalam konstetasi Pilpres 2024. Bahkan para pejabat publik ini bisa tidak melakukan kampanye secara langsung.
"Dia menggunakan para relawan untuk mengkampanye dirikan, termasuk membagi aneka sembako," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Selasa (19/10).
Menurut akademisi dari Universitas Esa Unggul itu, pejabat publik tersebut memanfaatkan anggaran publik dan dana sponsor dari para relawan.
"Dia seolah tidak tahu menahu aktifitas para relawan dengan tetap melaksanakan tupoksinya," ungkapnya.
Padahal, lanjutnya, dia yang menjadi otak semua gerak langkah para relawan dalam mempengaruhi masyarakat.
"Jadi, semua pihak yang pro demokrasi tolong cermati perilaku pejabat publik yang kelihatannya akan nyapres," tegasnya.
Mereka perlu dipelototi baik dalam penggunaan dana publik maupun sponsor dalam setiap aktivitasnya yang bersentuhan dengan masyarakat.
"Hal itu diperlukan agar politik gentong babi dan dana sponsor yang berlebihan dapat diminimalkan," tuturnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, dengan begitu politik uang dapat diminimalkan pada pilpres mendatang, sehingga nantinya yang terpilih adalah capres berkompeten dan terjaga integritasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News