GenPI.co - Peneliti Puskapol Universitas Indonesia Fuadil Ulum menyoroti maraknya serangan digital dalam peringatan dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Menurutnya, kebebasan berekspresi di dunia digital yang mengalami penyempitan ruang.
Padahal, hal itu tentu menjadi alternatif di tengah keterbatasan masyarakat dalam menyuarakan pendapat di muka publik, apalagi dengan adanya pandemi Covid-19.
"Kritik masyarakat melalui media sosial belakangan ini dibayang-bayangi serangan-serangan digital, bahkan ancaman dikriminalisasi," kata Fuadil Ulum kepada GenPI.co, Rabu (20/10).
Fuadil menyebut, hal itu bisa dilihat dari adanya intimidasi, peretasan, doxing, hingga hoax terhadap media, organisasi, dan individu yang bersuara kritis di tengah pandemi.
Selain itu, juga ada beberapa kasus penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan berkaitan dengan UU ITE.
"Ruang gerak masyarakat secara fisik terbatas saat pandemi, tetapi ruang digital juga rawan dikriminalisasi dengan UU ITE," katanya.
Fuadil mengatakan, aspek kebebasan masyarakat sipil memang jadi sorotan tajam.
Dia lantas menjabarkan soal indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit pada Februari 2021, yang mana permasalahan kebebasan sipil menjadi salah satu indikator yang membuat skor kualitas demokrasi Indonesia turun.
Dalam data tersebut, Indonesia memperoleh skor 6,3. Catatan ini jadi skor terendah sejak 2006.
Fuadil mengatakan, dari indeks demokrasi tersebut, Indonesia praktis masih termasuk ke dalam kelompok rezim demokrasi cacat.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News