Pinjol Ilegal Tuai Kecaman, Kader Golkar Sebut Warga Konsumtif

GenPI.co - Anggota DPR Komisi IX Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun angkat suara soal maraknya pinjaman online atau pinjol ilegal. 

Menurutnya, polemik pinjol ilegal berbeda dengan langkah pemerintah dalam bidang perekonomian. 

"Saya tekankan pinjol ini perilaku konsumtif, kan. Jadi, berbeda hal jika harus disangkutkan dengan peningkatan perekonomian," ucap Misbakhun di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/10). 

BACA JUGA:  Tes PCR Calon Penumpang Pesawat, Golkar Sebut Lebih Baik Mencegah

Misbakhun menjelaskan arah kebijakan pemerintah soal membantu perekonomian masyarakat sudah jelas. 

Menurutnya, hal itu terlihat dari beberapa bantuan yang disalurkan pemerintah melalui berbagai bidang. 

BACA JUGA:  Polisi Bongkar Pemodal Dana Pinjol Ilegal, Tenyata WNA China

"Pemerintah jelas mengeluarkan bentuk bantuan sosial alias bansos, Kartu Prakerja, dan bantuan UMKM," jelasnya. 

Oleh karena itu, dia mengatakan untuk mengaitkan pinjol dengan peningkatan perekonomian berbeda arah. 

BACA JUGA:  5 Kantor Pinjol Ilegal Diringkus Dalam Sebulan, Di sini Lokasinya

Menurut Misbakhun, pinjol ilegal itu mengarah kepada OJK, sehingga perlu pengawasan dari aparat hukum. 

"Jadi, pemerintah sudah terasa membantu masyarakat soal KUR (Kredit Usaha Rakyat), sehingga pinjol ilegal berbeda hal. Ini tentu harus ditindaklanjuti oleh aparat dan OJK," imbuhnya. (*)