Politikus PDIP Bongkar, Ada Mark Up di Maskapai Garuda Indonesia

GenPI.co - Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty menduga ada mark up biaya sewa maskapai Garuda Indonesia lewat leasing.

Politikus PDIP ini meminta penegak hukum turun tangan dan mengusutkan yang menyebatkan perusahaan pelat merah mengalami kerugian triliunan.

Pengusutan itu, menurut Evita, harus dilakukan terhadap semua mantan direksi Garuda Indonesia yang harusnya bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

BACA JUGA:  Menkes Budi Gunadi Buka Suara Soal Harga PCR, Semua Harap Tenang

“Hukum harus ditegakkan bagi yang telah melakukan mark-up atas leasing pesawat sehingga menyebabkan kerugian Garuda. Ini harus dibongkar," kata Evita Nursanty dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/10).

Dia mengatakan apabila terbukti ada mark up antara pejabat Garuda Indonesia dengan lessor, maka telah melanggar etika dan hukum bisnis sehingga Garuda Indonesia pantas untuk melakukan renegosiasi ulang.

BACA JUGA:  Perintah Panglima TNI Tegas, Awas Jangan Lengah

Tidak hanya itu, kata dia, Garuda Indonesia juga dapat menunda seluruh kewajiban terhadap lessor yang terbukti melakukan mark up.

Mengenai solusi bagi penyehatan Garuda, Evita menegaskan partainyaselalu mengingat kesejarahan Garuda Indonesia sebagai flag carrier, dan membela kepentingan karyawan.

BACA JUGA:  Pakar Duga Ada Proyek Miliaran di Balik Peretasan BSSN

“Kita tegaskan membela karyawan, dan menindak para eksekutif Garuda yang telah menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan kongkalikong dengan lessor tertentu,” ujarnya.

Evita mengingatkan kasus dugaan adanya mark up yang melibatkan dirut Garuda dalam kasus pengadaan pesawat Airbus dan mesin pesawat Rolls-Royce periode 2004-2015.

Menurutnya, KPK kala itu lantaran harganya tidak dapat ditawar lagi, pihak tersebut justru meminta agar harganya ditinggikan atau mark-up. Selisih harga tersebut masuk ke kantong pribadi.

Sebagai perusahaan milik negara, Garuda seharusnya mencari harga termurah dari suatu produk.

Namun, lantaran terdapat pihak yang ingin mendapat keuntungan, perusahaan justru membeli barang dengan harga yang sengaja dimahalkan.

“Jadi kasus-kasus yang sama sangat mungkin terjadi di Maskapai Garuda Indonesia, sehingga ini saatnya harus dibuka semua," jelasnya. (ANT)