GenPI.co - Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyoroti sosok KSAD Jenderal Andika Perkasa yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Menurutnya, tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI yang akan segera digelar di DPR harus dilakukan secara transparan.
"Harus terbuka, akuntabel, melibatkan partisipasi publik dan lembaga negara independen. Kendati nama calon yang tertera dalam Surpres hanya satu calon," jelas Gufron kepada GenPI.co, Jumat (5/11).
Bukan tanpa alasan, menurut Gufron, sudah menjadi kewajiban DPR untuk menguji calon tersebut secara seksama.
"Jangan sampai ada kesan bahwa DPR RI hanya sekadar menjadi juru stempel Presiden Jokowi," katanya.
Selain itu, menurut Gufron, DPR berhak menolak dengan memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksetujuannya kepada presiden apabila terjadi penolakan.
Meski demikian, menurut Gufron, Laksamana Yudo Margono lebih layak menyandang Panglima TNI dari pada Jenderal Andika Perkasa.
"Padahal, kalau dilihat, ada tantangan keamanan regional masa depan maritim yang makin sentris," ujar Gufron.
Dirinya juga menilai konflik Laut China Selatan belum memiliki tanda-tanda resolusi dalam waktu dekat.
Oleh sebab itu, menurutnya meminta Angkatan Laut menjabat Panglima TNI lebih penting saat ini.
"Terlebih lagi ada aksi perompakan di Selat Malaka yang masih terus berlangsung, pencurian ikan oleh kapal nelayan asing, penyelundupan senjata untuk kelompok kriminal jalur laut, dan lain-lain," tandasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News