GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto menyoroti soal dua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diduga melakukan bisnis tes PCR di era pandemi.
Kedua menteri yang diduga terlibat tersebut yakni, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
"Presiden mesti punya inisiatif dan membentuk tim audit investigatif oleh joint task force agar independen," ujar Satyo Purwanto kepada GenPI.co, Rabu (10/11).
Tidak hanya independen, Satyo Purwanto juga berharap tim yang dibentuk Jokowi memiliki kekuatan penuh untuk membobol isi kasus dugaan bisnis tes Covid-19.
"Harus dan musti memiliki power untuk penyelidikan, karena para terduganya adalah pejabat tinggi dan memiliki pengaruh kuat," katanya.
Bahkan, menurut Satyo Purwanto, kasus tersebut sangatlah penting untuk masa depan tanah air.
Oleh sebab itu, menurutnya, harus ada langkah tegas dari presiden untuk menyoroti kasus yang melibatkan para pembantunya tersebut.
"Audit investigatif diperlukan untuk membongkar modus, motif, dan siapa saja yang terlibat mengatur segala hal yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa Covid-19," ucapnya.
Di sisi lain, Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti mendesak Jokowi untuk transparan terkait menterinya yang diduga ikut dalam bisnis tes PCR.
"Mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi atas isu kaitan bisnis PCR dengan kekuasaan," ujar Ray Rangkuti.
Tidak hanya itu, dirinya juga meminta presiden untuk membongkar kemungkinan adanya mafia yang menyusup dalam usaha pengadaan PCR.
Bahkan, dirinya juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bergerak menanggapi isu yang pelik ini.
"Presiden juga harus transparan terkait seluruh proses pengadaan penanganan covid 19. KPK tidak perlu selalu menunggu laporan," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News