GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul memberi tanggapan terkait niat mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli untuk ikut dalam kontestasi politik 2024.
Menurutnya, hal tersebut mustahil bisa teralisasikan. Sebab, presidential treshold menjadi penghalang yang kuat sebagai penjegal niatan tokoh senior tersebut.
Namun demikian, dirinya mengapresiasi niat Rizal Ramli. Pasalnya, mantan bawahan Gus Dur tersebut ingin agar ada calon presiden alternatif demi demokrasi yang lebih baik.
"Karena memang kelebihan dari apa yang diusung oleh Rizal Ramli ini adalah bagaimana menemukan pemimpin yang terbebas dari politik transaksional," ujar Adib kepada GenPI.co, Selasa (30/11).
Meskipun menganggap hal tersebut dirasa mutahil, namun Adib masih mengapresiasi langkah Rizal Ramli yang berpotensi membuat Indonesia lebih terbuka, berkompeten, dan berintegritas dalam menemukan pemimpin.
"Karena memang Indonesia ini tidak bisa lepas dari demokrasi, koalisi, dan politik transaksional. Jadi, menurut saya, hal ini hanyalah sebuah dinamika demokrasi saja," ungkapnya.
Oleh karena itu, menurutnya, niatan Rizal Ramli untuk mencalonkan diri sangat baik mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi yang memperbolehkan siapa saja berpendapat.
Khususnya untuk mendapatkan pemimpin di masa yang akan datang.
"Sehingga, terobosan-terobosan baru terkait siapa pemimpin Indonesia di masa depan ini tetap ada," tandasnya.
Seperti diketahui, Rizal Ramli juga tidak satu dua kali menyebut bahwa dirinya ingin menjadi presiden agar bisa membuat perubahan ke arah yang lebih baik di tanah air.
Hal tersebut diungkapkanya dalam kesempatan wawancara bersama wartawan senior Karni Ilyas mengenai wacana pemerintah memberikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan pokok.
"Mohon maaf, kalau Rizal Ramli jadi presiden, Insyaallah akan kejadian (Indonesia bebas dari utang). Itu beban utang yang 270 triliun kita akan potong jadi setengahnya," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News