GenPI.co - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana angkat suara terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semakin mencemaskan.
Dirinya menilai KPK kerap kali membuat kontroversi mulai dari Ketua KPK Firli Bahuri yang meminta hukuman mati bagi koruptor.
Selain itu, kata Kurnia, terkait harta Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang meroket.
Kemudian, pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang meminta agar korupsi skala kecil tak perlu diselesaikan di pengadilan.
"Misalnya, korupsi puluhan juta. Secara nominal, mungkin kecil, tapi bagaimana jika dilakukan terhadap sektor esensial," ujar Kurnia kepada GenPI.co, Sabtu (4/12/2021).
Menurutnya, korupsi dalam skala kecil tetap memiliki potensi berdampak pada hajat hidup masyarakat desa.
"Atau bisa juga korupsi dengan jumlah seperti kecil, tapi melibatkan aparat penegak hukum, atau pejabat daerah setempat? Bisa saja," kata dia.
Kurnia juga menilai, pendapat Marwata terkesan menyederhanakan dan menyepelekan permasalahan korupsi.
Dirinya juga tidak setuju dengan pendapat Alex. Pasalnya, menurut dia, hal tersebut sangat keliru apabila pihak KPK ingin mendorong restorative justice.
"Restorative justice tidak tepat dilakukan terhadap kejahatan kompleks seperti korupsi, terlebih lagi korupsi sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime," terang dia.
Oleh sebab itu, bagi dia, pernyataan Marwata berdampak cukup serius.
"Bukan tidak mungkin kepala desa yang korup akan semakin terpacu untuk melakukan praktik culas itu," tandasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News