Pengamat Politik Sentil Jokowi, Jangan Hanya Diam Saja

GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto blak-blakan mengingatkan kembali dan berharap ada investigasi terkait dugaan keterlibatan dua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam bisnis tes PCR.

Seperti diketahui, dua menteri yang diduga terlibat tersebut yakni, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

"Coba dicek juga terkait pengadaan vaksin, termasuk kemungkinan pelanggaran aturan persaingan usaha yang tidak sehat," jelas Satyo Purwanto kepada GenPI.co, Sabtu (18/12).

Menurut Satyo Purwanto, terkait pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 tersebut memang sangat menguntungkan dan mudah untuk dipermainkan pejabat.

BACA JUGA:  Air Rebusan Kunyit Campur Daun Sirih Khasiatnya Dahsyat, Cespleng

"Tahun lalu juga sudah terjadi korupsi bansos dan kebijakan pemerintah yang kontroversi akibat proses penetapan beberapa perusaaha fintech dalam program prakerja," ungkapnya.

Menurut Satyo Purwanto, hal tersebut tidak bisa dibiarkan. Sebab, negara sudah mengeluarkan dana hingga triliunan rupiah untuk menangani pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai ini.

BACA JUGA:  Air Rebusan Serai Campur Daun Jeruk Nipis Khasiatnya Dahsyat, Wow

"Untuk langkah awal, perlu ada hukuman sosial dan politik bagi para pejabat tersebut. Tentunya kejadian ini akan sangat membuat seluruh rakyat Indonesia marah," bebernya.

Tidak hanya itu, Satyo juga menyarankan presiden berinisiatif dan membentuk tim audit investigatif oleh joint task force agar independen.

BACA JUGA:  Air Rebusan Daun Pepaya Khasiatnya Dahsyat, Bikin Terbelalak

Selain itu, Satyo Purwanto juga berharap tim yang dibentuk Jokowi memiliki kekuatan penuh untuk membobol isi kasus dugaan bisnis tes Covid-19.

"Harus dan musti memiliki power untuk penyelidikan, karena para terduganya adalah pejabat tinggi dan memiliki pengaruh kuat," katanya.

Bahkan, menurutnya, kasus tersebut sangatlah penting untuk masa depan tanah air.

Oleh sebab itu, menurutnya, harus ada langkah tegas dari presiden untuk menyoroti kasus yang melibatkan para pembantunya tersebut, dan jangan hanya diam saja.

"Audit investigatif diperlukan untuk membongkar modus, motif, dan siapa saja yang terlibat mengatur segala hal yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa Covid-19," pungkasnya.(*)