GenPI.co - Akademisi politik TB. Massa Djafar mengatakan bahwa ada korelasi antara hasil survei yang menyatakan masyarakat ingin calon presiden atau capres non-Jawa dengan gugatan presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Massa, ambang batas presiden (presidential threshold) 20 persen selama ini membuat absennya check and balances dalam pemerintahan.
Hal itu membuat beberapa pihak merasa ada masalah lain yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pemerintah di Indonesia.
"Publik menilai ada kesalahan dalam sistem politik dan pemerintahan yang membuat pemerintah tak bisa dikontrol," ujarnya kepada GenPI.co, Kamis (23/12).
Selain itu, indeks korupsi yang naik dalam beberapa tahun belakangan juga membuat masyarakat menjadi jengah.
Meskipun begitu, Massa menegaskan bahwa permasalahan itu tidak disebabkan oleh etnisitas presiden Indonesia.
"Ini bukan masalah presiden Jawa atau non Jawa. Selama ini presiden orang Jawa karena populasi Indonesia kebanyakan juga orang Jawa," ungkapnya.
Lebih lanjut, Massa mengatakan masalah masyarakat yang skeptis dengan presiden orang Jawa bisa diatasi dengan menyelenggarakan pemerintah secara baik.
"Jalan keluar itu bisa dicari jika partai politiknya sehat. Seorang pejabat dari atau dipilih oleh etnis mana pun tak masalah, karena kerjanya benar," katanya.
Sayangnya, mesin partai politik di Indonesia masih belum bekerja dengan maksimal, baik di Jawa maupun luar Jawa.
"Mereka lebih sibuk memperjuangkan kepentingan mereka dibandingkan kepentingan masyarakat. Itu inti masalahnya," ungkapnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News