GenPI.co - Ahli Hukum tata Negara Refly Harun memberi tanggapan terkait Menko Polhukm Mahfud MD yang berbicara mengenai kenyamanan masyarakat sejak FPI dibubarkan.
Menurut Refly, hal tersebut tidak menunjukkan demokrasi.
Bahkan, dirinya menilai pembubaran FPI tanpa proses hukum cenderung menggunakan tangan besi pemerintah.
"Ini bukan cara-cara yang demokratis. Kalau atas dasar suka dan tidak suka, orang lain juga ingin partai politik dibubarkan oleh sebagian masyarakat," ujar Refly kepada GenPI.co, Rabu (29/12/2021).
Refly lantas memberikan beberapa contoh, yakni orang yang menyuarakan pembubaran PDIP, Golkar, PKS dan beberapa partai lainnya.
"Jadi, pemerintah tidak lantas menggunakan tangan besi lantaran ada suara dari masyarakat lalu melakukan pembubaran," katanya.
Tidak hanya itu, dirinya juga menyebutkan pembubaran FPI merupakan salah satu catatan buruk bagi demokrasi.
"Catatan demokrasi paling suram menurut saya adalah pembubaran FPI yang hanya didasarkan pada subjektifitas kekuasaan. Pembubaran HTI juga begitu," jelasnya.
Refly Harun juga menerangkan harus ada bukti dan proses hukum untuk membubarkan ormas tertentu agar bisa diketahui di mana kesalahannya.
"Dengan dasar kesalahan yang dibuktikan di pengadilan itulah harusnya mereka bisa dibubarkan. Itu bukan pembubaran namanya, tapi pembungkaman," tegas dia.
Dirinya turut menuturkan, ada kemungkinan ormas ini dibubarkan lagi jika pemerintah tidak suka.
"Bisa jadi dibubarkan lagi dengan alasan yang dibuat-buat seperti terlibat terorisme. Kita tidak bisa membangun negara atas dasar suka dan tidak suka," tandansya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News