Bahlil Ingin Masa Jabatan Jokowi Sampai 2027, Pengamat Buka Suara

GenPI.co - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS menyindir narasi yang diungkapkan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tentang masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, Bahlil memakai narasi ekonomi untuk menyarankan Pilpres 2024 ditunda sampai 2027.

Menurut Fernando, penundaan Pilpres yang berefek ke perpanjangan masa jabatan adalah hal yang rumit dan harus sesuai dengan prosedur hukum.

BACA JUGA:  Masa Jabatan Jokowi Dibongkar Hasto, Rencana PDIP...

"Perlu kajian yang mendalam dan serius atas rencana tersebut," kata Fernando kepada GenPI.co, Rabu (12/1).

Selain itu, Fernando juga menyinggung prosesnya yang begitu lama karena harus melakukan amendemen terhadap UUD 1945.

BACA JUGA:  Masa Jabatan Tinggal 1 Tahun, Kinerja Anies Baswedan Jadi Sorotan

Direktur Rumah Politik Indonesia ini juga menilai alasan ekonomi yang dipakai Bahlil mengada-ada. Sebab, ekonomi Indonesia saat ini sudah membaik.

"Menteri Keuangan juga bilang begitu (membaik), sehingga tidak ada alasan bagi Bahlil membuat wacana ini," katanya.

BACA JUGA:  Dua Anak Presiden Jokowi Dilaporkan KPK, Sulit Bongkar Kasusnya

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku optimistis dalam melihat peningkatan indikator pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (21/12), Sri Mulyani mengatakan mobilitas masyarakat terus meningkat dan melampaui level pra-pandemi.

Dia menyebut surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai USD3,51 miliar pada November 2021.

Kalau diakumulasikan dan dijumlahkan antara Januari-November 2021, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai USD34,32 miliar.

"Ini adalah angka tertinggi dalam 14 tahun terakhir," kata Menkeu Sri Mulyani. (*)