GenPI.co - Anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Kalimantan Utara rupanya mendapat sorotan dari banyak pihak, termasuk Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar.
Anggota dewan yang akrab disapa Cak Imin meminta pemerintah agar pembangunan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pemerintah harus konsisten dalam mewujudkan komitmen untuk tidak membebani APBN dengan porsi besar dalam pembangunan IKN," kata Muhaimin di Jakarta, dikutip ANTARA, Rabu (19/1).
Oleh karenanya, Cak Imin meminta pemerintah melakukan perhitungan dengan cermat terkait kebutuhan pembangunan IKN dan menyusun strategi skema pendanaan jangka pendek maupun jangka panjang.
Selain itu, ia menyarankan pemerintah perlu menggencarkan pendanaan melalui investasi dari dalam maupun luar negeri dan berkomitmen menghindari utang jangka panjang yang menimbulkan beban bunga dan utang pada kemudian hari.
"Saya meminta pemerintah memprioritaskan alokasi APBN untuk direalisasikan pada program prioritas, terutama Program PEN 2022," imbuhnya.
Muhaimin menegaskan DPR RI berkomitmen mengawal, mengawasi pemerintah dalam penyusunan rencana pendanaan pembangunan IKN, dan mengawasi penggunaan APBN.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengusulkan pembangunan IKN dibiayai dengan APBN untuk tenor jangka panjang.
"Sifatnya kewajiban dari APBN itu sudah ada sehingga kita ingin menghindari kewajiban itu secara kaku, tetapi memberikan jaminan untuk terbuka bahwa APBN bisa membiayai pembangunan IKN dengan skema jangka panjang," kata Suharso dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN di Gedung DPR, Jakarta.(*) ANT
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News