GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul memberi tanggapan terkait permohonan Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
Seperti diketahui, Azis berjanji tidak akan masuk dunia politik apabila dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas kasus korupsi yang menjeratnya.
Menurut Adib, hukuman yang diterima oleh Azis Syamsuddin justru seharusnya diperberat.
Sebab, Azis merupakan wakil ketua DPR yang notabene pembuat undang-undang itu sendiri.
“Karena mereka inilah yang merusak hukum itu sendiri secara sistematis walaupun tidak langsung,” ujar Adib kepada GenPI.co, Kamis (3/2).
Dirinya juga menilai hal ini ironis, karena menurut dia, perilaku koruptif rata-rata berasal dari kalangan elite politik.
“Jadi, walaupun permintaanya untuk bebas dari jeratan hukum, tapi dia tidak layak untuk bebas. Fakta hukum yang disampaikan JPU KPK saya kira sudah memiliki equality before the law,” katanya.
Adib menilai permintaaan Aizs Syamsuddin seharusnya tidak bisa dikabulkan, karena semua orang sama di bawah hukum.
“Toh, ketika jaksa Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) sudah menjerat Azis pastinya kan ada bukti-bukti yang kuat. Justru hal ini bisa jadi ajang pembuktian bagi KPK juga,” paparnya.
Seperti diketahui, Azis meminta dibebaskan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dan berjanji tidak akan kembali ke dunia politik.
Permintaan Azis disampaikan dalam persidangan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (31/1).
"Saya juga telah berdiskusi kepada keluarga saya. Bapak Hakim Yang Mulia, seandainya pada saat nanti jatuh vonis, atau dilakukan suatu keputusan saya bebas, saya berkomitmen untuk tidak masuk ke dunia politik," ucap Azis. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News