GenPI.co - Pakar Komunikasi dan Politik Emrus Sihombing angkat bicara terkait beberapa kebijakan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang akhir-akhir ini banyak ditolak oleh masyarakat.
Emrus Sihombing membeberkan alasan kenapa kebijakan yang baru dikeluarkan pemerintah itu banyak ditolak.
Seperti diketahui, kebijakan pemerintah soal jaminan hari tua (JHT) dan syarat BPJS Kesehatan dalam aturan jual beli tanah banyak mendapat penolakan.
"Kenapa ada penolakan? Karena memang kebijakan itu tidak didasari oleh kebutuhan masyarakat," kata Emrus Sihombing kepada GenPI.co, Senin (21/2).
Menurut Emrus Sihombing, pemerintah harus berkomunikasi dengan masyarakat sebelum membuat sebuah kebijakan.
Pemerintah harus mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat terkait kebijakan yang akan dibuat.
"Pemerintah harus bisa menangkap apa yang diinginkan masyarakat, apa yang dibutuhkan, bagaimana persoalan sekarang?" ungkap Emrus Sihombing.
Dengan begitu, menurut Emrus Sihombing, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan mendapat penolakan dari masyarakat.
Masyarakat akan bisa menerima dengan senang hati kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
"Kalau memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini kebijakan, saya kira masyarakat akan menyetujui kebijakan itu," kata Emrus Sihombing. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News