Direktur KPN Sebut 3 Menteri Jokowi Bermasalah: Gagal

GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

"Wajib hukumnya Presiden Jokowi mengevaluasi menteri perdagangan. Karena dia gagal sebagai menteri," ujar Adib kepada GenPI.co, Kamis (24/2).

Menurut Adib, banyak permasalahan dan kebijakan ngawur yang dijalankan oleh menteri perdagangan. Salah satunya, yakni menekan impor.

BACA JUGA:  Air Rebusan Daun Bawang Campur Madu Khasiatnya Dahsyat, Cespleng

"Presiden Jokowi kan selalu bilang dari dulu untuk menekan impor. Kebijakannya Jokowi akhirnya mental ke Mendag Lutfi," ungkapnya.

Adib Miftahul juga menyoroti naiknya harga kedelai. Menurutnya, hal tersebut justru merugikan banyak pihak khususnya pedagang UMKM di pinggiran jalan.

BACA JUGA:  Air Rebusan Daun Jeruk Nipis Khasiatnya Dahsyat, Cespleng Banget

"Menteri perdagangan harus mengerti pokok permasalahannya di mana dari hulu ke hilir. Itulah kenapa dia diangkat jadi menteri," jelas Adib Miftahul.

Menurut Adib, tugas menteri perdagangan dalam menyelesaikan permasalahan soal kebutuhan masyarakat tidak memberikan solusi.

BACA JUGA:  Air Rebusan Serai Campur Lemon Khasiatnya Dahsyat, Cespleng

Oleh sebab itu, menurut Adib, Lutfi sebaiknya diganti oleh Presiden Jokowi karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang berpengaruh kepada perut rakyat.

"Segala yang menyangkut perut rakyat, pastinya kepuasan terhadap Jokowi turun dan ini gagal dilaksanakan menteri perdagangan," kata Adib Miftahul.

Adib Miftahul juga menyoroti menteri lainnya yang dianggap gagal, yakni Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil.

"Belum lagi JHT diambil ketika umur 56, kalau orang itu dipecat bagaimana? Harus menunggu? Padahal dia butuh modal sekarang," ungkapnya.

Menurutnya, uang Rp 10 juta saat ini sangat berarti bagi rakyat kecil.

Selain menjadi hak, menurut Adib, hal tersebut sangat kontroversial.

"Lalu ketika BPJS kesehatan jadi syarat untuk jual beli tanah, di mana logika nalarnya? Enggak ada hubungannya," beber Adib Miftahul.

Oleh sebab itu, menurut Adib, seolah-olah pendekatan itu berasal dari kekuasaan dan berjalan tidak efektif.

"Banyak menteri yang tidak nyambung dengan keinginan Jokowi pada akhirnya," kata Adib Miftahul.(*)