GenPI.co - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow menilai bahwa banyak pihak yang merasa khawatir tak akan dapat kue proyek lagi saat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir.
Pasalnya, jika terjadi pergantian presiden, tentu akan terjadi perubahan pembagian kue proyek pembangunan, termasuk di ibu kota negara baru.
Oleh karena itu, wacana perpanjangan masa jabatan presiden akan terus bergulir hingga 2024.
“Ini murni soal ekonomi, karena pihak-pihak yang memegang proyek pembangunan khawatir akan diganti juga,” ujarnya dalam kegiatan “Telaah Kritis Usul Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wapres”, Senin (28/2).
Menurut Jeirry, analisis ini dikemukakan oleh banyak akademisi politik. Namun, tak ada pihak yang berani mengkonfirmasi langsung kebenaran analisis tersebut.
“Bagaimanapun juga analisis itu akan hadir di samping alasan yang sudah dikemukakan secara terbuka, seperti dukungan publik yang dinilai masih besar kepada Presiden Jokowi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Jeirry menilai bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden mungkin saja terjadi jika dilihat dari kacamata analisis politik.
Pasalnya, para pengusul wacana tersebut merupakan ketua umum partai politik di parlemen yang mendukung Presiden Jokowi.
“Amandemen akan sangat mudah dilakukan saat Presiden Jokowi dan para parpol pendukung setuju, meskipun hal tersebut akan menimbulkan kekacauan dan kegaduhan,” tuturnya.
Jeirry memaparkan jika konsolidasi dan kesepakatan terjadi secara cepat, bukan tak mungkin perpanjangan masa jabatan presiden bisa terjadi.
“Pemilu 2024 itu tinggal dua tahun lagi dan kita sudah memasuki tahapan pemilu pada akhir 2022. Kalau ada konsolidasi yang cepat pada tahun ini, bisa saja pemilu ditunda,” paparnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News