GenPI.co - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah tudingan yang menyebut bahwa nama Presiden Kedua RI Soeharto dihilangkan dari sejarah.
Adapun tudingan itu muncul karena dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara tak mencantumkan nama Soeharto.
Mahfud MD menegaskan bahwa jejak sejarah keterlibatan Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 tidak hilang meski tak dicantumkan dalam Keppres.
"Keppres tersebut bukan buku sejarah. Kalau buku sejarah, tentu menyebutkan nama orang banyak, ini hanya menyebutkan bahwa hari itu ialah hari penegakan kedaulatan negara," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/3).
Mahfud menjelaskan bahwa nama Soeharto dan nama tokoh lainnya sama sekali tidak dihilangkan.
Mahfud mengatakan, peran Soeharto dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tetap tercantum pada naskah akademik Keppres.
"Tidak hilang jejak sejarah, dalam naskah akademik Serangan Umum 1 Maret 1949 menyebutkan nama Soeharto banyak," kata Mahfud.
Mahfud menjelaskan, dalam Keppres itu hanya menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan sebagai penggagas dan penggerak Serangan Umum 1 Maret 1949.
Adapun tokoh penggagasnya yakni Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan Panglima Jenderal Besar Soedirman.
"Tidak perlu disebut di dalam Keppres karena penggagas, pengarah, dan pelaksananya memberikan perintah kepada Jenderal Soedirman," kata Mahfud. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News