GenPI.co - Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay blak-blakan soal wacana penundaan pemilu yang kini mengemuka.
Dia mengimbau rakyat untuk melawan oligarki yang terus mengembuskan wacana itu.
Menurutnya, jika yang mengusulkan wacana itu berada dalam pemerintah atau elite partai politik, jelas salah besar.
Sebab, rakyat lah yang dinilai berhak untuk memberi mandat pemilu bisa ditunda.
"Kalau kita diam saja, oligarki makin berkuasa karena merasa bebas merusak negeri ini,” kata ujar Hadar dalam diskusi daring Public Virtue, Rabu (16/3).
Dia meminta rakyat saling memengaruhi satu sama lain untuk menolak wacana yang inkonsistusi tersebut.
Hadar menjelaskan pemilu utamanya harus digelar lima tahunan sekali, dan dianggap telah menjadi ruang utama penyaluran kedaulatan sebagai warga negara.
"Kalau kemudian elite politik dan pemerintahan, ingin memperpanjang masa jabatannya, tanpa kemudian mendapatkan mandat, ini sesuatu yang keliru besar," jelasnya.
Selain itu, Hadar mengatakan para elite parpol dan oligarki di pemerintah kini mulai terlihat menunjukkan kehausan akan kekuasaan.
Mereka disebut terkesan enggan untuk mendengar suara rakyat sehingga lantang menginginkan wacana tersebut terus berjalan.
"Mereka (oligarki dan elite parpol) nggak mau mendengar mandat rakyat, apalagi jika untuk terus berkuasa dan merusak demokrasi," imbuhnya.
Sebelumnya diketahui, wacana penundaan pemilu gencar digaungkan elite parpol hingga menteri di dalam kabinet Indonesia Maju.
Elite parpol itu, yakni Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.
Sementara itu, barisan menteri yang mendukung wacana itu ialah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan diduga turut menyetujui hal tersebut. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News