GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto mengatakan pemerintah seharusnya memiliki strategi guna mengantisipasi kelangkaan minyak goreng.
Menurut Satyo, hal tersebut merupakan langkah tepat dalam memberantas aksi mafia dan kartel minyak goreng yang dipaparkan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
“Memalukan sekali. Pemerintah tak sanggup memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri,” ujar Satyo kepada GenPI.co, Rabu (23/3).
Padahal, kata Satyo, Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar.
Namun, menurutnya, pemerintah justru kalah dari para pengusaha nakal.
“Kalah gertak dengan pengusaha atau para pengendali produksi dan distribusi minyak goreng. Terlihat dalam pernyataan Mendag Lutfi,” ucapnya.
Satyo mengatakan pernyataan Mendag yang mengaku tak mampu mengendalikan harga minyak goreng dan menyalahkan mafia sangat memalukan.
“Berbagai kebijakan pemerintah tumpul di pasar sejak dia menyebut ada mafia yang mengambil untung pribadi. Salah satunya dengan menarik aturan harga eceran tertinggi,” tuturnya.
Menurut Satyo, kekalahan negara terlihat dari dianulirnya penetapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
“Di sana sudah mengatur secara tegas terkait ancaman hukuman. Satgas pangan mestinya bisa lebih tegas menerapkan UU tersebut agar ada efek jera bagi para spekulan dan aksi mafia,” ucap Satyo.
Dia juga menyayangkan kebijakan pemerintah tersebut akhirnya menimbulkan korban berjatuhan saat mengantre membeli minyak goreng. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News