GenPI.co - Langkah tegas Panglima TNI Andika Perkasa terkait kasus komandan kompi (danki) Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua, patut diacungi jempol.
Seperti diketahui, Danki Distrik Gome menyembunyikan kegiatan pengamanan proyek galian pasir di wilayah tersebut tanpa sepengetahuan atasan.
Saat pengamanan, terjadi penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menewaskan tiga orang prajurit TNI.
"Proses hukum sudah dimulai. Proses penyidikan memerlukan waktu lebih panjang karena untuk ke lokasi tidak bisa terlalu bebas," ujar Andika dilansir dari Antara di Jakarta, Kamis (24/3).
Andika menegaskan akan menindak tegas prajurit TNI yang menjalankan tugas tanpa perintah atasan.
Menurutnya, Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sudah mengatur sanksi bagi prajurit TNI yang tidak menaati perintah dinas.
"Kami ada landasan hukum, apakah hanya (dikenakan) Pasal 103 KUHPM atau bahkan KUHP jika ditemukan tindak pidana lainnya," jelasnya.
Andika menambahkan, penegakan aturan tersebut harus dilakukan agar para prajurit TNI tetap fokus pada tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing di mana pun berada.
Dia mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi secara internal dan meminta semua prajurit TNI menjadikan kasus di Distrik Gome sebagai pelajaran untuk selalu menaati standar operasional prosedur (SOP).
Sebelumnya, Andika memberikan perintah tegas kepada seluruh jajarannya untuk tidak melakukan pengamanan proyek apapun tanpa persetujuan Panglima Kodam (Pangdam).
"Dalam instruksi saya tidak ada yang melakukan pengamanan proyek apapun kecuali atas perintah Pangdam," kata Andika. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News