GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto menilai partai politik di tingkat legislatif tidak pernah mendengar keluhan rakyat.
Oleh sebab itu, dirinya mewajarkan adnaya krisis kepercayaan publik terhadap partai politik yang established saat ini.
“Banyak elemen masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dan tidak sama sekali didengar aspirasinya,” ujar Satyo kepada GenPI.co, Rabu (6/4).
Dirinya lantas memberikan beberapa contoh undang-undang yang dibuat DPR tanpa melibatkan aspirasi masyarakat.
Beberapa di antaranya, yakni UU KPK, UU pendidikan, UU KUHAP, revisi UU Minerba, pengesahan UU Ciptakerja, dan pengesahan UU IKN.
“Padahal, undang-undang tersebut sangat sensitif,” kata dia.
Bahkan, menurut Satyo, ketidakpercayaan masyarakat juga diperparah dengan langkah-langkah partai politik yang tidak memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Masyarakat menilai tidak pernah diperjuangkan kepentingan dan aspirasinya,” tuturnya.
Untuk mengobati persoalan ini, Satyo menyarankan parpol untuk segera melakukan evaluasi perannya dan konsisten menjalankan platform partai.
“Selain itu, mengubah kultur yang selayaknya sebagai parpol modern terutama dalam hal menjaring para calon pemimpin daerah dan nasional hindari oportunisme dan pragmatisme politik,” ujar Satyo. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News