GenPI.co - PDIP melontarkan sejumlah sindiran terhadap Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mulai dari Lord Brutus sampai pencoreng demokrasi.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menegaskan bahwa sentilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menteri bicara soal penundaan pemilu sudah tegas dan kuat.
“Itu pesan yang sangat kuat untuk para menterinya yang cari perhatian kepada presiden,” ujarnya dalam diskusi daring, Jumat (8/4).
Selain itu, Masinton juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menegur para menteri yang ikut menyuarakan dan mewacanakan penundaan pemilu serta perpanjangan jabatan presiden
Masinton juga menilai Presiden Jokowi berhak melakukan reshuffle kepada para menteri yang melakukan hal itu, termasuk Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
“Itu terutama Luhut Binsar Pandjaitan yang jadi Lord Brutus-nya. Semua media juga sudah ungkap dia konsolidasi dengan ketum parpol dan mengumpulkan kepala daerah,” ungkapnya.
Anggota Komisi XI DPR itu pun menegaskan bahwa secara pribadi dan sebagai kader PDIP, dirinya akan selalu menjaga konstitusi serta mengawal proses demokrasi sesuai amanat Reformasi.
“Pemilu akan tetap berjalan 2024, pemerintah bersama DPR akan membahas anggaran dan teknisnya dalam beberapa waktu ke depan,” tuturnya.
PDIP bahkan, kata Masinton, sudah menarik diri dari wacana amandemen konstitusi.
“Ya, pemilu tetap jalan sesuai waktunya, ini bagian dari demokrasi. Demokrasi itu mencegah kerakusan para elite tua yang berwatak tiran, seperti Luhut itu,” cetusnya.
Tak cukup sampai di situ, Masinton tanpa ragu juga menyebut bahwa Luhut adalah pencoreng demokrasi dan bagian dari oligarki kapital.
“Kita boleh saja berbeda dalam hal praktis di politik. Namun, menyangkut hal yang prinsipil dalam berdemokrasi, kita mesti bersatu untuk melawannya,” tegasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News