GenPI.co 
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai bahwa peran PDIP ciut dibandingkan dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Refly menyimpulkan hal tersebut dari pernyataan Ketua Bappilu PDIP Bambang Wiryanto yang menyebut partai berlogo banteng itu tak bisa apa-apa dengan kebijakan Luhut selama ini.
“Luar biasa. Bayangkan, partai penguasa tak bisa berbuat apa-apa terhadap sepak terjang seorang menteri yang selalu mengerjakan hal di luar tupoksi,” ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Jumat (8/4).
BACA JUGA: Politikus PDIP Bongkar Jokowi, Gaduh Terus Sama Menterinya
Lebih lanjut, Refly pun mempertanyakan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memerintahkan DPR untuk mengevaluasi kinerja para menteri, termasuk Luhut.
“Kenapa DPR tidak dipanggil sebagai pengawas kinerja Pak Luhut? Jangan menunjuk orang, tetapi kita sendiri mempunyai kelemahan,” ungkapnya.
BACA JUGA: Refly Harun Bongkar Hal Ini, Luhut Bakal Dipecat Jokowi?
Advokat itu pun menilai Presiden Jokowi tak secara eksplisit menyatakan penolakan terhadap penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan.
“Dalam arahannya, Presiden Jokowi hanya bilang ‘penundaan’ dan ‘perpanjangan’. Kita tidak tahu, jangan-jangan perpanjangan SIM dan STNK,” tuturnya.
BACA JUGA: Power Politik Pak Luhut Sangat Kuat, Nih Buktinya
Refly memaparkan Presiden Jokowi juga tak menegaskan apakah sang kepala negara setuju atau tidak dengan tiga periode.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
