Tolak Beber Big Data Penundaan Pemilu, Luhut Bisa Dicap Pembohong

GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul berharap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bisa bertanggung jawab atas big data penundaan Pemilu 2024 yang sudah dia beberkan.

Menurut Adib, masyarakat akan memberikan cap pembohong kepada Luhut apabila informasi tersebut tidak dibeberkan.

“Luhut bisa mendapatkan stigma dan cap pembohong atas apa yang dia lakukan karena tidak mau mengungkapkan isi big data itu,” ujar Adib kepada GenPI.co, Minggu (17/4).

BACA JUGA:  Masinton Ogah Minta Maaf ke Luhut, Meski Langit Runtuh

Selain itu, kata Adib, tingkat kepercayaan masyarakat dan citra pemerintahan juga bisa rusak akibat sikap Luhut.

“Secara umum, Luhut dan rezim ini akan dicap sebagai pembohong oleh masyarakat sepanjang sejarah,” ucapnya.

BACA JUGA:  Luhut Punya Hak Tidak Membuka Big Data, kata Politikus Gerindra

Menurut Adib, etika dan moral menjadi masalah sebenarnya, lantaran Luhut tidak ingin membuka data yang dia miliki.

“Luhut sebagai petinggi negara seharusnya tahu. Ketika dia mengucapkan sesuatu, pastinya harus bisa dipertanggungjawabkan,” kata Adib.

BACA JUGA:  Jokowi Harus Desak Luhut Buka Big Data, Kata Ray Rangkuti

Seperti diketahui, Luhut sebelumnya mengeklaim ada 110 juta pengguna media sosial yang ingin pemilu ditunda.

Namun, ia menolak untuk membuka big data yang menyatakan masyarakat menginginkan pemilu ditunda.

Luhut mengatakan dirinya punya hak untuk tidak membagikan big data yang diucapkannya tersebut.  (*)