GenPI.co - Politikus PKS Mardani Ali Sera merespons kebijakan Presiden Jokowi yang melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, seperti crude palm oil (CPO).
Mardani mengatakan, langkah yang diambil Jokowi itu tidak akan menyelesaikan masalah.
“Kebijakan ini belum menyelesaikan masalah. Sebab, tata kelola industrinya juga belum dibenahi,” ujar Mardani kepada GenPI.co, Kamis (28/4).
Mardani mengatakan, komunikasi buruk pemerintah bisa jadi pemicu kenaikan harga minyak goreng.
Buruknya komunikasi pemerintah kata Mardani juga berpotensi membuat Jokowi kewalahan.
“Di sisi lain, harga tandan buah segar (TBS) petani tertekan,” kata Mardani.
Mardani pun mempertanyakan apa yang akan dilakukan Jokowi setelah membongkar dan memasang ulang kebijakan.
Menurut Mardani, sebaiknya Jokowi memperbaiki penguasaan stok dan menciptakan struktur pasar yang lebih baik.
“Selain itu, memperbaiki tata kelola dan integrasi dari hulu ke hilir, kemudian perketat pengawasan di lapangan,” kata dia.
Mardani juga mengimbau agar pemerintah tidak kalah lagi dari pemburu rente dan kartel.
“Hal ini juga menjadi bukti, mata rantai sawit yang paling rentan ialah rakyat dan buruh tani,” ujar Mardani.
Dia menambahkan, komunikasi pemerintah mesti jelas dan berdasarkan aturan teknis yang telah terbit.
“Durasi kebijakan juga harus jelas agar tidak merugikan petani,” jelasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News