GenPI.co - Peneliti KoDe Inisiatif Ihsan Maulana memberikan sejumlah kritik terkait masa kampanye Pemilu 2024 yang dipersingkat.
Ihsan menjelaskan bahwa pemerintah pada awalnya meminta masa kampanye sepanjang 60 hari, sedangkan KPU 90 hari.
Namun, Ihsan menyebut keduanya tampaknya mengambil jalan tengah dan sepakat untuk mengubah masa kampanye menjadi 75 hari atau 2,5 bulan.
“Apakah dengan jumlah waktu tersebut, kampanye akan bisa dimaksimalkan dan substansi kampanye sebagai bagian pendidikan masyarakat dapat tersampaikan dengan baik?" ujar Ihsan kepada GenPI.co, Rabu (18/5).
Ihsan mengatakan, jumlah calon anggota legislatif mengalami peningkatan pada Pemilu 2024.
Di sisi lain, Ihsan menyebut fokus kampanye serentak partai politik sering kali hanya ke persoalan pemilihan presiden (pilpres).
"Hal itu dapat menjadi sebuah indikasi dan potensi menghilangkan esensi pendidikan politik melalui kampanye," jelasnya.
Koordinator Harian KoDe Inisiatif itu mengatakan, calon anggota legislatif dihadapkan pada tantangan waktu yang makin singkat untuk menyampaikan visi, misi, dan program mereka kepada masyarakat.
Ihsan berharap tantangan itu tidak membuat para calon berpikir menggunakan politik uang untuk memperlancar semuanya.
Selain itu, Ihsan juga menyoroti perihal teknis dan jaminan ketersediaan logistik KPU sampai dengan hari pemungutan suara.
Menurut dia, hal itu akan menjadi tantangan lain yang selalu terjadi pada penyelenggaraan pemilu, apalagi waktu kampanye sekarang diperpendek.
"Pada Pemilu 2019, misalnya, dengan masa kampanye yang cukup banyak, ketersediaan logistik pada hari pemungutan suara masih menemui hambatan, seperti logistik kurang, logistik tertukar, dan logistik rusak," ujar Ihsan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News