Kontras Beber Bukti Polri Sering Tak Adil Tangani Perkara, Tajam

GenPI.co - Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)Andi Muhammad Rezaldi menilai Polri sering tidak adil dalam menangani suatu perkara.

Dia menilai perkara yang melibatkan Haris Azhar dan Fatia jadi salah satu contohnya.

Diketahui, Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dan Direktur Lokataru Haris Azhar ditetapkan sebagai tersangka.

BACA JUGA:  Polri Dukung Keputusan Pemerintah soal Legalisasi Ganja Medis

Kedua aktivis Hak Asasi manusia tersebut terjerat atas dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Contoh, kasus kekerasan polisi atau penyiksaan. Penyelidikan atau peyidikannya tidak diproses secara cepat. Berbeda dengan kasus Fatia dan Haris," ujar Andy dalam konferensi pers, Kamis (30/6/2022).

BACA JUGA:  Berkas Perkara Kasus Doni Salmanan Lengkap, Bareskrim Polri Tegas

Menurut Andi, Fatia dan Haris hanya menyampaikan situasi yang terjadi di Papua dalam diskusi di akun YouTube milik Haris Azhar.

"Tapi kasus-kasus lain seperti kasus kekerasan polisi, reformasi dikorupsi, aksi demonstrasi, dan kasus penyiksaan lainnya itu mengalami hambatan dan tidak ada progress," terang dia.

BACA JUGA:  Kontras Temukan 18 Kasus Kekerasan Seksual Dilakukan Oknum Polisi

Sementara itu, Anggota Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras Rozy Brilian menambahkan terdapat 21 kasus kriminalisasi yang dilakukan polisi kepada pegiat HAM.

Bahkan, ada juga 4 pegiat HAM lainnya yang mendapatkan intimidasi dan teror.

"Dampak atas hal tersebut, para pembela HAM jadi takut menyampaikan ekspresinya," ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihak kepolisian harusnya berada dalam kubu netral dan tidak boleh memihak saat menangani suatu perkara.

"Ini bukti pembela HAM dalam posisi rentan dan butuh perlindungan khusus dari negara," tutur Rozy.(*)