Apa Alasan Elektabilitas Puan Maharani Masih Rendah? Begini Analisisnya

GenPI.co - Survei SMRC menyatakan elektabilitas dan penerimaan publik Ketua DPR Puan Maharani masih rendah.

Dalam survei Februari sampai Maret 2021, ada 60 persen warga yang tahu Puan menyatakan suka padanya. Pada survei terakhir (Agustus 2022) mengalami penurunan menjadi 44 persen.

Lalu, apa penyebabnya suara dukungan untuk Puan masih rendah menjelang Pemilu 2024?

BACA JUGA:  Puan Rayakan Pesta Ulang Tahun, Anggota DPR: Tak Langgar Kode Etik

Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan Puan sebenarnya sudah dikenal masyarakat Indonesia. Puan pun sudah menjadi anggota DPR sangat lama.

Di dapilnya, Puan juga memperoleh suara terbanyak di antara calon-calon lain secara nasional.

BACA JUGA:  Foto Puan Maharani Dibakar Pedemo, PDIP Beraksi Keras

Namun, Puan masih belum kompetitif untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Menurut Saiful, tingkat penerimaan publik pada Puan rendah dan cenderung makin lemah.

BACA JUGA:  Peluang Presiden Perempuan Terbuka, Bagaimana Kans Puan Maharani?

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru memiliki penerimaan publik tertinggi (83 persen pada survei Agustus 2022).

Hal itu konsisten dengan tingkat elektabilitas Ganjar yang juga tertinggi.

Di sisi lain, tingkat penerimaan Anies juga tinggi (74 persen). Lalu, dibanding Prabowo (71 persen), tingkat penerimaan Anies lebih tinggi. 

“Gap penerimaan publik pada Puan terlalu jauh dibanding dengan tiga nama lain (Ganjar, Prabowo, dan Anies),” jelas Saiful.

Salah satu kemungkinan penjelasan dari penerimaan yang rendah pada Puan adalah bahwa masyarakat Indonesia lebih menyukai tokoh yang tidak berasal dari kalangan elite.

Ganjar, Anies, atau Jokowi, kata Saiful, pada dasarnya no body (bukan dari kalangan elite partai politik).

Orang Indonesia memiliki kecenderungan menyukai tokoh yang berjuang lebih independen atau tidak bergantung pada kebesaran nama orang lain.

Saiful melihat bahwa jika kecenderungan likeability negatif, akan sangat susah untuk membuka peluang. Sebab, makin disosialisasikan, publik justru makin resisten.

”Ini harus menjadi perhatian yang sangat serius bagi PDIP jika mereka ingin mempertahankan memiliki presiden yang berasal dari kadernya kembali,” paparnya.(*)