GenPI.co - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerima kedatangan Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra dalam rangka membahas masalah hukum, Sabtu (17/8).
Kepada Yusril, Andika Perkasa menekankan persoalan hukum paling banyak yang dihadapi TNI adalah terkait dengan pertanahan.
"Karena secara faktual, TNI menguasai tanah-tanah di berbagai daerah yang sebagian memang belum disertifikatkan baik atas nama TNI maupun Kementerian Pertahanan," kata Andika dikutip ANTARA, Minggu (18/9).
Dia menjelaskan sebagian lahan kekuasaan TNI, saat ini diklaim dan diakui masyarakat sebagai lahan mereka.
Bahkan, tidak sedikit jumlah lahan-lahan tersebut saat ini dikuasai, baik oleh warga maupun perusahaan swasta, dan dijadikan pemukiman atau lahan kegiatan bisnis.
Sebaliknya, kata dia, dalam beberapa kasus, putusan pengadilan yang sudah inkracht mengalahkan TNI dalam sengketa tanah berhadapan dengan warga.
Yusril Ihza Mahendra yang juga pakar hukum tata negara itu, menyarankan alangkah baiknya jika TNI menginventarisasikan lahan-lahan yang diakui milik TN dan menganalisis satu demi satu keabsahan kepemilikan lahan-lahan tersebut.
Dengan inventarisasi itu, dibuat pemetaan, mana yang bermasalah dan mana yang tidak.
Terhadap lahan bermasalah, dapat dilakukan berbagai upaya penyelesaian, baik melalui mediasi maupun menempuh langkah hukum, jika upaya-upaya penyelesaian melalui mediasi tidak berhasil.
"TNI adalah bagian dari rakyat. Karena itu, penyelesaian masalah pertanahan dengan rakyat harus mengedepankan prinsip musyawarah mufakat sebelum menempuh langkah hukum," kata dia.(ANT)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News