Iptu Hardista Pramana Tolak Banding Setelah Disanksi Demosi Setahun

GenPI.co - Mantan Panit I Unit I Den A Ropaminal Divpropam Polri Iptu Hardista Pramana Tampubolon telah menjalani sidang etik terkait ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J.

Seperti diketahui, Iptu Hardista dijatuhi dua sanksi dalam sidang etik kasus pembunuhan tersebut, yakni sanksi etika dan administratif.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, sanksi etika diberikan lantaran prilaku Iptu Hardista dinilai sebagai perbuatan tercela.

BACA JUGA:  Rumah Dinas Ferdy Sambo Dikabarkan Punya Pintu Rahasia, Irjen Dedi Prasetyo Tegas

Oleh karena itu, Iptu Hardista diwajibkan untuk meminta maaf secara lisan di hadapan KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.

"Terakhir, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama satu bulan. Untuk sanksi administratif, berupa mutasi yang bersifat demosi selama satu tahun," kata Dedi kepada wartawan, Jumat (23/9/2022).

BACA JUGA:  5 Anggota Polri Selesai Jalani Patsus di Kasus Brigadir J, Irjen Dedi Prasetyo Tegas

Setelah dikenakan dua sanksi tersebut, Hardista juga tidak keberatan dan menerima semua keputusan sidang Kode Etik Polri (KKEP).

"Atas putusan tersebut, pelanggar (Iptu Hardista, red) dinyatakan tidak banding," ungkap Dedi.

BACA JUGA:  Ferdy Sambo Dipecat Tidak Hormat Sebagai Polisi, Irjen Dedi Prasetyo Tegas

Diberitakan sebelumnya, Polri telah selesai melakukan sidang etik terhadap Mantan Panit I Unit I Den A Ropaminal Divpropam Polri Iptu Hardista Pramana Tampubolon, pada Kamis (22/9/2022).

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebut sidang tersebut berlangsung sekitar lima jam.

"Sidang KKEP dengan terduga pelanggar Iptu HT sejak pukul 13.00 sampai dengan 18.20 WIB, kurang lebih 5 jam 20 menit, di Gedung TNCC Mabes Polri," kata Dedi.

Perbuatan yang dilakukan oleh Iptu Hardista dalam kasus Brigadir J masuk dalam kategori pelanggaran sedang dan bukan bagian dari obstruction of justice.(*)