GenPI.co - Gubernur Papua Lukas Enembe hingga kini belum bisa diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gubernur dua periode tersebut sudah dua kali mangkir dari panggilan lembaga antirasuah dengan alasan sakit.
Sementara itu, di rumah kediaman Lukas Enembe di Koya Tengah, Jayapura, masih terdapat ratusan pendukungnya yang berjaga-jaga dengan dengan senjata tradisional seperti tombak, parang, panah.
Menanggapi itu, Ketua Dewan Adat Keerom, Servo Tuamis meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mencari jalan tengah guna mengatasi persoalan yang sedang melilit Lukas Enembe.
“MRP dan DPRP agar melakukan pendekatan dengan tua-tua adat dari daerah gunung, Wamena, Tolikara, serta tokoh-tokoh Papua lainnya membuat kesepakatan tertulis, baru kemudian Bapak Lukas diperiksa, supaya tidak ada korban jiwa," kata Servo di Jayapura, Senin (3/10).
Menurut Servo, langkah itu sangat mungkin dilakukan mengingat tokoh-tokoh yang duduk di kedua lembaga pilihan rakyat itu banyak berasal dari wilayah pegunungan sehingga mereka akan mudah berkoordinasi.
“(Anggota yang duduk) dua Lembaga ini kita yang pilih, mereka juga harus punya tanggung jawab. Mereka jangan duduk diam saja, menunggu sampai terjadi bentrokan,” ujarnya.
Jika pendekatan dengan tua-tua adat dan tokoh-tokoh Papua ini berhasil dilakukan, kata Servo, maka KPK tidak perlu harus melakukan upaya paksa yang dapat berakibat menimbulkan korban jiwa.
“Kalau timbul korban jiwa, nanti LSM lain akan campur tangan, nanti bisa meluas,’’ ungkap Servo khawatir.
Ketua Suku Daiget dari Keerom ini sepakat dengan tokoh Papua lainnya yang menginginkan agar proses hukum terhadap dugaan korupsi Lukas Enembe dilanjutkan hingga tuntas oleh KPK. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News