Rotasi Panglima TNI Dipertanyakan, Pengamat Sentil Janji Jokowi Soal Maritim

GenPI.co - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Soleman Ponto mengatakan penerapan rotasi dalam aturan pergantian panglima TNI selalu dilakukan berbeda oleh presiden dari masa ke masa.

Menurutnya, hanya Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri yang melaksanakan rotasi panglima TNI dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Ibu Mega itu rotasinya darat, laut, dan udara. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) darat, laut, darat, kemudian udara,” ujar Ponto dalam kanal YouTube Total Politik, Minggu (13/11).

BACA JUGA:  DPR RI Tegaskan Belum Terima Surat Masuk Pergantian Panglima TNI Jenderal Andika

Selain itu, dia juga menyoroti keunikan rotasi panglima TNI di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menetapkan panglima TNI 2 kali dari angkatan darat, angkatan udara, kemudian dikembalikan ke darat.

“Bisa-bisa angkatan darat lagi kalau mengikuti pola tersebut,” tuturnya.

BACA JUGA:  Jenderal Andika Segera Pensiun Sebagai Panglima TNI, Komisi I DPR RI Bilang Begini

Ponto menilai pola tersebut tidak sesuai dengan banyak pernyataan Jokowi yang ingin menguatkan maritim Indonesia.

“Suka atau tidak, tentu diperlukan angkatan laut untuk pengamanan jika beliau berbicara poros maritim,” kata dia.

BACA JUGA:  Era Jokowi Belum Ada Panglima TNI Dari AL, Mantan Laksamana Muda Buka Suara

Dirinya lantas mempertanyakan keseriusan Jokowi dalam menjaga laut Indonesia jika hanya mengutamakan angkatan darat saja.

“Muncul pertanyaan soal keseriusan beliau. Seberapa besar keseriusan beliau dalam poros maritim itu jika tidak memunculkan angkatan laut?” ujar Ponto.

Menurut Ponto, angkatan laut merupakan aset yang sangat berharga. Sebab, angkatan laut memberi rasa aman bagi investasi Indonesia yang merupakan negara kepulauan.(*)