GenPI.co - KPK menyatakan penyidikan kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemenaker tahun 2012 tidak ada motif politik.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan persiapan sudah dilakukan dengan matang untuk penyidikan kasus tersebut.
“Proses penyidikan jauh hari sebelum ada isu yang berkembang terkait proses politik. Kami tegaskan tidak ada kaitannya dengan proses politik yang dimaksud,” katanya dikutip dari Antara, Selasa (5/9).
Hal tersebut ditegaskan Ali Fikri karena saat ini berkembang isu muatan politik setelah KPK membuka opsi memeriksa Menaker periode 2009-2014 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Ali Fikri mengungkapkan KPK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari segala pengaruh dalam menjalankan tupoksinya.
“Politik tentu bukan wilayah kami. Kami tegak lurus penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jadi proses-proses politik yang sedang berlangsung, tidak ada kaitannya,” tuturnya.
Ali Fikri pun berharap kepada seluruh pihak tidak membangun opini maupun narasi kerja KPK seolah dikaitkan dengan proses politik yang saat ini sedang berlangsung.
Sebelumnya, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan ada kemungkinan pemanggilan Muhaimin Iskandar untuk penyelidikan kasus tersebut.
Sebab Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja saat terjadinya dugaan korupsi sistem proteksi TKI tahun 2012.
“Kami harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya,” ucapnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News